WARGA NEGARA DAN NEGARA

MAKALAH  WARGA NEGARA DAN NEGARA

ILMU SOSIAL DASAR 1

NAMA      : EVELYNN AMALIA SABRINA

KELAS     : 1TB01

NPM         : 23314690

UNIVERSITAS GUNADARMA

KATA PENGANTAR

          Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena berkat ilmu-Nya yang diajarkan kepada umat manusia akhirnya makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini berisikan tentang warga negara dan negara, yang akan menambah pengetahuan secara umum. Semuanya itu disajikan dengan pembahasan yang lengkap.Namun makalah ini masih jauh dari kata sempurna.

            Saya mengucapkan terima kasih atas Dosen pembimbing Ilmu Sosial Dasar yang telah membantu dan mengarahkan dalam pembuatan makalah ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu melengkapi makalah ini.

            Demikian, semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk semua orang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB : WARGA NEGARA DAN NEGARA 4

A.    HUKUM, NEGARA, DAN PEMERINTAHAN 4

B.     WARGA NEGARA DAN NEGARA ITU SENDIRI 5

LAMPIRAN 8

KESIMPULAN 8

PENGALAMAN POSITIF 8

BAB

WARGA NEGARA DAN NEGARA

A.    HUKUM, NEGARA, DAN PEMERINTAHAN

1.      Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan aturan yang bertujuan untuk mengatur dimana hukum itu sendiri diberlakukan, sedangkan hukuman adalah konsekuensi atau tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah kita perbuat.

Sumber sumber hukum :

·         Tertulis yaitu hukum yang nyata bentuknya (dalam bentuk tulisan) contohya adalah UUD 1945.

·         Tidak tertulis yaitu hukum yang tidak nyata alias tidak tertulis,  contohnya adalah adat istiadat ataupun norma - norma.

      Sifat-sifat dan ciri-ciri hukum :

·           Bersifat mengatur, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk  mengatur.

·           Bersifat memaksa.

·           Berisikan larangan larangan atau perintah perintah.

·           Mengandung sanksi atau hukuman bagi  yang melanggarnya.

2.      Negara

Negara adalah suatu bentuk organisasi yang tercipta karena sekelompok orang yang mempunyai tujuan serta visi misi yang sama terhadap suatu wilayah yang cakupannya lebih luas.

Syarat berdirinya suatu negara :

·         Adanya wilayah

·         Adanya pemerintahan yang berdaulat

·         Adanya penduduk

·         Adanya pengakuan dari negara lain

Tujuan negara :

untuk mencapai  cita – cita yang diinginkan dan diimpikan oleh negara itu sendiri yang dicerminkan dengan ideologi yang dianutnya.

Bentuk bentuk negara :

·         Negara kesatuan, dimana pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah daerah.

·         Negara serikat, dimana terdiri dari negara negara bagian yang tiap tiap negara bagian mempunyai pemimpin sendiri namun tetap bertanggung jawab terhadap presidennya.

Tugas utama negara :

a.       Tugas Esensial

Tugas esensial negara adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas negara (memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara serta melindungi hak milik dari setiap orang) dan tugas eksternal (mempertahankan kemerdekaan negara). Tugas esensial sering disebut juga tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah negara di seluruh dunia.

b.      Tugas Fakultatif

Tugas fakultatif negara diselenggarakan oleh negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat.

3.      Pemerintahan

Pemerintahan adalah  suatu bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang fungsinya adalah mengatur, sedangkan pemerintah adalah istilah kenegaraan yang dimaksudkan kepada orang orang yang menjadi bagian dalam sebuah pemerintahan.

Bentuk pemerintahan :

·         Presidensial , dimana pemimpin negaranya adalah seorang presiden.

·         Monarki, dimana pemimpin negaranya adalah seorang Raja atau Ratu.

B.     WARGA NEGARA DAN NEGARA ITU SENDIRI

Pada waktu sebelum terbentuknya Negara, setiap individu mempunyai kebebasan penuh utnuk melaksanakan keinginannya. Masalah warganegara dan negara perlu dikaji lebih jauh, mengingat demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain ialah adanya kaidah yang mengikat Negara dan warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Secara material ialah mengakui harkat dan marabat manusia sebagai mahluk Tuhan, yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya, dan memanusiakan waganegara dalam masyarakat Negara dan masyarakat bangsa-bangsa.

Hubungan  negara dengan warga negara sangat erat kaitannya karena dalam hal ini dianggap negara terbentuk karena adanya  masyarakat bentukan manusia. Fungsi negara adalah menertibkan kekacauan yang terjadi di masyarakat. Walaupun negara merupakan bentukan dari masyarakat, namun kedudukan negara merupakan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain-lain. Permasalahan yang terjadi di dalam negara bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Mengapa hal ini penting? Hal ini sangatlah penting karena dalam kaitannya hak dan kewajiban yang dipegang dan diberikan seutuhnya kepada masyarakat biasanya terjadi hal yang sangat tumpang tindih, yaitu tidak teratur adanya. Sebelum membahas hak dan kewajiban,akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kriteria menjadi warga negara.

Kriteria Menjadi Warga Negara :

·         Kriterium kelahiran     :

menurut asas keibubapaan atau disebut juga Ius Sanguinis. Didalam asas ini seorang memperoleh kewarganegaraann suatu Negara berdasarkan asa kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan.

·         Kriterium kelahiran     :

menurut asas tempat kelahiran atau ius soli. Didalam asas ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat dimana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warganegara dari negara tersebut.

Hak Dan Kewajiban Warga Negara :

·         Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan.

·          Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

1.      Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

2.      Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

3.      Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

4.      Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

5.      Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

6.      Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

7.      Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

8.      Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :

•          Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
•           Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaN negara”.
•          Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
•          Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam  menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
•           Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.      Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.      Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

3.      hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4.      Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

5.      Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. 

LAMPIRAN:

http://mandayuanita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-76702-Pendidikan%20Kewarganegaraan-Hubungan%20Negara%20dan%20Warga%20Negara.html

http://jaka-satria17.blogspot.com/2012/10/pelapisansosial-a.html

KESIMPULAN:

Setiap individu mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan keinginannya saat sebelum terbentuknya Negara. Dalam keadaan dimana manusia di dunia masih sedikit hal ini bisa berlangsung tetapi dengan makin banyaknya manusia berarti akan semakin sering terjadi persinggungan dan bentrokan antara individu satu dengan lainnya. Akibatnya adanya penindasan yang kuat terhadap yang lemah masing-masing merasa ketakutan dan merasa tidak aman di dalam kehidupannya. Pada saat itulah manusia merasakan perlunya ada suatu kekuasaan yang mengatur kehidupan individu-individu pada suatu Negara. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hukum dan dengan peraturan pemerintah beserta lembaga-lembaganya.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa saling membantu satu sama lain. Demikian juga dengan masyarakat di suatu Negara sebaiknya saling bersosialisasi, saling membantu, saling mengingatkan untuk melakukan hal yang positif atau yang bermanfaat untuk sesama dan negaranya, menghormati keputusan dari kepala Negaranya saling menghargai pendapat atau kritikan yang sifatnya membangun.

PENGALAMAN POSITIF:

·      Mengenal lebih dalam bagaimana hukum yang berlaku pada pemerintahan Indonesia.

·      Dapat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik

·   Tidak berperilaku menyimpang dari hukum yang berlaku karena telah mengetahui batasan dan aturan dalam bersikap dan bertindak

·      Lebih mempererat tali persaudaraan dan semangat dalam membangun negara kita sendiri.

·    Menghormati orang lain sehingga dapat terjadi sebuah pertemanan yang menghasilkan hal yang posistif.

·      Mampu menghargai sesama karena tiap orang memiliki hak asasi manusia.